Refleksi Maulid Nabi SAW sebagai Pencerahan Spiritualitas


nabi-muhammad-rasulullah-sawRefleksi Maulid Nabi SAW sebagai Pencerahan Spiritualitas

Oleh: Hery Sucipto

Kelahiran Nabi Muhammad SAW tak syak lagi telah memberikan makna lain dalam kehidupan umat manusia. Secara mendasar, nabi telah mampu mengadakan perubahan-perubahan signifikan dan meletakkan dasar nilai-nilai positif dalam menjalani kehidupan ini. Dalam konteks ini, ia secara cemerlang telah melakukan apa yang biasa disebut sebagai humanisasi spiritualitas yang telah lama terjebak dalam fatalisme akibat krisis moral bangsa saat itu.

Jika kita cermati, proses itu dilakukan nabi dengan melakukan suatu pembebasan dan pemberdayaan dalam moral-etik Islam. Konsep pemberdayaan itu memiliki parameter empirik dan operasional dalam tiga pilar: (1) Persamaan derajat kemanusiaan; (2) Adanya rasa keadilan dalam masyarakat; (3) Adanya kemerdekaan. Ketiga pilar ini oleh Hassan Hanafi (2000) disebut sebagai teologi pembebasan yang, menurut Nurcholish Madjid (1995), menjadi dasar-dasar konstitusi Madinah yang merupakan operasionalisasi semangat tauhid yakni membebaskan manusia dengan mendorong sikap kritis, dan berusaha secara konstan menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru. Ciri utama dari hal ini adalah pengakuan terhadap perlunya memperjuangkan secara serius problem bipolaritas spiritual-material manusia dengan menyusun kembali tatanan sosial menjadi tatanan yang tidak eksploitatif, berkeadilan, dan egaliter.

Prinsip utama

Aspek pembebasan dan pemberdayaan moral-etik Islam ini tidak lain dilakukan nabi semata sebagai upaya transformasi dan pencerahan kehidupan manusia menuju apa yang diistilahkan Alquran sebagai shiraatal mustaqiim (jalan kebenaran).

Dalam konteks ini, setidaknya ada dua prinsip yang menjadi mainstream nabi dalam membangun masyarakat berkeadaban tadi, yang dasar-dasarnya tertuang dalam Piagam Madinah (mitsaq almadinah). Pertama, prinsip kesederajatan dan keadilan, dan kedua, prinsip inklusivisme (keterbukaan). Kedua prinsip ini kemudian dimodifikasi oleh kelompok sunni (ahl alsunnah wal-jamaah) menjadi i’tidal (konsisten), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran) dan tawasuth (moderat), yang semuanya menjadi landasan ideal sekaligus operasional mazhab sunni dalam menjalin hubungan sosial-kemasyarakatan.

Prinsip kesederajatan dan keadilan ini mencakup semua aspek, baik politik, ekonomi, maupun hukum. Dalam aspek politik nabi mengakomodasi seluruh kepentingan. Semua rakyat mendapat hak yang sama dalam politik. Mereka tidak dibedakan berdasarkan suku maupun agama. Meskipun suku Quraisy berpredikat the best dan Islam sebagai agama dominan, tapi mereka tidak dianakemaskan. Seluruh lapisan masyarakat duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Ideologi sukuisme dan nepotisme tidak dikenal nabi.

Sementara dalam aspek ekonomi, nabi menerapkan ajaran egalitarianisme, yakni pemerataan saham-saham ekonomi kepada seluruh masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat punya hak yang sama untuk berusaha dan berbisnis (lihat QS Alisra: 26 dan Alhasyr: 7). Nabi sangat menentang paham kapitalisme, yang menjadikan kapital/modal hanya dikuasai oleh suatu kelompok tertentu yang secara ekonomi mapan.

Misi egalitarianisme ini sangat tipikal dalam Islam sebab misi utama yang diemban oleh nabi bukanlah misi teologis, dalam pengertian untuk membabat orang-orang yang tidak seideologi dengan Islam, melainkan untuk membebaskan masyarakat dari cengkeraman kaum kapitalis.

Dari sini kemudian Mansour Fakih mensinyalir perlawanan yang dilakukan kafir Quraisy bukanlah perlawanan agama (teologi) melainkan lebih ditekankan pada aspek ekonomi, karena prinsip egalitarianisme Islam berseberangan dengan konsep kapitalisme Mekkah.

Di samping faktor politik dan ekonomi, hal sangat mendasar yang ditegakkan nabi adalah konsistensi legal (hukum). Sebagai sejarawan ulung, nabi memahami bahwa aspek hukum sangat urgen dan signifikan kaitannya dengan stabilitas suatu bangsa. Karena itulah nabi tidak pernah membedakan ”orang atas”, ”orang bawah” atau keluarganya sendiri.

Dalam sebuah hadits, ia pernah menegaskan bahwa kehancuran suatu bangsa di masa lalu adalah karena jika ”orang atas” (alsyarif) melakukan kejahatan dibiarkan tapi bila ”orang bawah” (aldhaif) yang melakukannya pasti dihukum. Karena itu nabi juga menegaskan seandainya Fatimah pun, putri kesayangannya, melakukan kejahatan, maka dia akan menghukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hadits ini dapat dipahami, stabilitas suatu bangsa dan negara bisa terbangun dengan konsistensi hukum. Masyarakat beperadaban tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil dan egaliter. Nabi sebagai manifestasi pemerintah sadar betul akan posisinya sebagai cerminan masyarakat (uswah hasanah).

Ketertiban sosial selamanya tidak akan terwujud sepanjang negara/pemerintah tidak konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku. Plato pernah berkata bahwa ketertiban sosial berawal dari ketertiban negara. Maka salah satu misi Islam adalah mewujudkan suatu tatanan sosial politik yang adil, egaliter, bersih dan berwibawa dengan membangun suatu masyarakat tak berkelas (a classless society).

Masyarakat tak berkelas artinya, struktur di dalamnya tidak membedakan antara orang elite dan orang miskin, antara kepala negara dan ketua RT. Nabi pernah bersabda ”Tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan selain Arab (‘ajam) selain dengan takwa.”

Inklusivisme dan moralitas

Menurut Nurcholish Madjid (1996) keterbukaan (inklusivisme) adalah konsekuensi dari perikemanusiaan, suatu pandangan yang melihat secara positif dan optimis, yaitu pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik (QS Ala’raf: 172 dan Alrum: 70), sebelum terbukti sebaliknya.

Berdasarkan pandangan kemanusiaan yang optimis-positif ini, kita harus memandang bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk benar dan baik. Karena itu setiap orang mempunyai potensi untuk menyatakan pendapat dan untuk didengar. Dari pihak yang mendengar, kesediaan untuk mendengar sendiri memerlukan dasar moral yang amat penting yaitu sikap rendah hati berupa kesiapan mental untuk menyadari dan mengakui diri sendiri selalu berpotensi untuk membuat kekeliruan.

Keterbukaan adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar, kemudian kesediaan mendengar pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Inilah yang dipraktekkan nabi dalam menegakkan Negara Madinah (negara peradaban). Tidak jarang beliau mendengar dan menerima kritik dari sahabat, terlebih sahabat Umar Ibnu Khattab yang terkenal sebagai kritikus ulung. Sahabat Umar tidak dianggap rival, makar, kontra establishment apalagi ekstrem kanan oleh nabi, meskipun kritikan-kritikan tajam keluar dari mulutnya.

Dalam konteks ini, faktor moral juga memegang kunci penting. Fakta sejarah menunjukkan betapa banyak peradaban-peradaban besar yang tumbang akibat runtuhnya moral. Bangsa Indonesia kini sedang membangun sejarahnya sendiri, membangun peradaban baru bagi masa depan. Karenanya agar tidak bernasib seperti bangsa-bangsa masa lalu, prinsip iman menjadi penting adanya.

Dalam agama, iman menjadi basis untuk menumbuhkan kesadaran moral. Keyakinan kepada Tuhan yang transenden, maha melihat, maha mendengar dan maha mengetahui mendorong keinsafan batin dalam diri manusia. Iman kepada Tuhan menciptakan kedamaian dan ketenteraman jiwa. Dengan cara itu manusia menjadi lebih manusiawi, lebih halus kepekaan moralnya untuk kemudian mampu menumbuhkan kesadaran sosial.

Nabi Muhammad berhasil dengan gemilang membangun masyarakat peradaban (Madinah) sehingga dikagumi di Timur dan Barat, pada hakikatnya karena dilakukan dengan semangat sosial yang tinggi yang terpancar dari iman yang kukuh. Prinsip equal and justice dan inklusivisme yang merupakan basis tegaknya peradaban mustahil dijalankan beliau tanpa landasan ilahiyah yang kuat.

Becermin dari sejarah Nabi Muhammad di atas, maka untuk menciptakan kawasan Indonesia yang sejuk, damai, anggun dan berwibawa, mutlak harus menempatkan moralitas di atas segala-galanya. Nabi yang tidak dilengkapi dengan DPR saja mampu membangun peradaban di Madinah, mengapa kita tidak? Padahal Bangsa Indonesia dilengkapi dengan sarana legislatif dan struktur pemerintahan yang mengakar ke bawah.

Persoalannya tiada lain adalah krisis moral dan krisis iman. Bagaimanapun orang yang moralnya kukuh, imannya kuat pantang berbuat destruktif. Hal ini karena merasa selalu dikoordinasi oleh Tuhan, yang Mahatahu. Korupsi, kolusi, buruk sangka (prejudice), ceroboh, tirani dan sebagainya yang melanda tanah air ini karena tiadanya iman yang mapan.

Allah berfirman, ”Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan Kami bukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi… (QS Ala’raf 96). Secara universal ayat ini mengandung makna bahwa tegaknya sebuah peradaban karena landasan transendennya kuat. Sebaliknya hancurnya sebuah peradaban, karena masyarakatnya dilanda krisis moral.

Nah dalam kerangka kelahiran Muhamamd SAW inilah, sekiranya pelajaran maha penting di atas itu menjadi hikmah dan landasan utama kita membangun masyarakat yang manusiawi, ramah, dan santun. Maulid ini sangat tepat kita jadikan momentum untuk melakukan perenungan-perenungan atas perilaku kita selama ini, sudah manusiawi atau belum. Kita jadikan bulan maulid itu sebagai ”renaisance etika profetis” guna membangun peradaban baru yang lebih sejuk dan anggun.

Penulis adalah Alumnus Universitas Al Azhar, Kairo-Mesir.

Tulisan ini dikutip dari Harian Umum Republika.co.id

Iklan