Management Dan Audit Zakat (10)


Management Dan Audit Zakat (10)

Pengauditan Zakat Berbagai Jenis Pendapatan (Kalkulasi Untung Rugi)

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Daftar pendapatan adalah salah satu daftar keuangan yang dibuat oleh akuntan di akhir setiap priode atau secara umum pada akhir tahun anggaran. Daftar ini disebut dengan kalkulasi untung rugi. Daftar ini mencakup semua pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada priode tahun anggaran. Dengan daftar ini dapat diproyeksikan jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dialami perusahaan.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Semua pemasukan harus ditaksir harganya dengan benar sesuai dengan aturan kegiatan yang dibenarkan hukum Islam. Di antara hal yang perlu diperhatikan adalah halal haramnya pemasukan tersebut. Bila pemasukan mencakup harta yang haram atau kotor, maka wajib disisihkan terlebih dahulu. Demikian juga dengan perbelanjaan harus ditaksir dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang dibolehkan dalam hukum Islam. Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan adalah perbelanjaan yang tidak mubazir, tidak mewah dan tidak berlebih-lebihan. Zakat tidak terpengaruh secara langsung dengan point-point daftar pendapatan tetapi barang-barang zakat akan terpengaruh akibat tagihan-tagihan yang harus dipotong dari pendapatan. Hal ini akan lebih jelas pada penjelasan berikut.

  1. Pengauditan zakat pendapatan.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Pemasukan adalah gelombang dana yang masuk kepada perusahaan dalam tahun anggaran tertentu yang berpengaruh besar terhadap barang-barang modal. Di antara point-point pemasukan adalah; hasil penjualan, hasil penyewaan barang tak bergerak, penghasilan investasi dan komisi. Semua ini diatur menurut kaidah hak milik dalam konsep akuntansi konvensional.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Pemasukan dalam barang-barang zakat termasuk penambahan agen dan debitor atau penambahan jumlah uang di bank atau di kas. Dana ini tidak digabungkan dengan barang-barang zakat, sehingga tidak kena zakat dua kali.

  1. Pengauditan zakat perbelanjaan (umum).

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan perbelanjaan adalah semua jenis biaya yang dibayarkan untuk memperlancar jalannya kegiatan perusahaan, seperti gaji, sewa, transportasi, pengangkutan dll. Perbelanjaan dapat dibagi kepada:

  • Perbelanjaan langsung, seperti biaya-biaya produksi
  • Perbelanjaan tidak langsung, seperti biaya pemasaran dan biaya administratif.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Perbelanjaan ini tergolong biaya jasa, tidak ada hubungan sama sekali dengan benda barang produksi, oleh sebab itu tidak termasuk dalam barang-barang zakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam kalkulasi zakat atas kegiatan yang sedang dalam penyelesaian atau barang yang masih dalam proses produksi. Di segi lain, sewaktu membayar biaya-biaya ini terkadang mengalami pemotongan dari barang-barang zakat, oleh sebab itu tidak dapat dipotong lagi dari barang zakat, sehingga tidak terjadi dua kali pemotongan yang mengakibatkan penurunan volume zakat yang dibayar.

  1. Pengauditan zakat keuntungan yang telah diterima.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Hasil yang diperoleh dari deposito, tabungan investasi dan sebagainya dianggap pemasukan yang dapat dilihat dalam daftar pemasukan atau dalam kalkulasi untung rugi. Dalam sistem akuntansi konvensional tidak dibedakan antara pemasukan yang halal dan pemasukan yang haram, oleh sebab itu semuanya digabungkan dalam satu paket.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Islam menganggap bahwa penghasilan yang diperoleh dari deposito dan rekening investasi adalah riba yang diharamkan oleh Alquran dan hadis. Penghasilan seperti ini dianggap hasil usaha kotor yang harus disingkirkan dan harus segera didermakan kepada kegiatan kebajikan, kecuali untuk pencetakan Alquran dan pembangunan mesjid. Harta ini tidak boleh dimasukkan ke dalam hak milik si wajib zakat. Paling boleh dibayarkan sejumlah zakatnya saja, malah sebagian besar ulama berpendapat tidak boleh dizakati sama sekali, karena Allah bersih, tidak menerima yang kotor-kotor. Bila harta seperti ini masuk ke dalam barang-barang zakat, harus segera disingkirkan dengan mendermakannya kepada kegiatan-kegiatan kebajikan sosial, sedangkan yang tersisa dibayarkan zakatnya.

Fatwa Komite Fikih Islam, Organisasi Konperensi Islam, Jeddah

  1. Zakat Utang (Keputusan No. 1 Tahun 2)

Setelah memperhatikan dan mendiskusikan masalah zakat utang dari berbagai seginya, Komite menyatakan sbb :

  • Tidak ada teks dalam Alquran atau hadis Nabi saw. yang menjelaskan masalah zakat utang.
  • Banyak dijumpai info klasik dari para sahabat dan tabiin r.a. yang menjelaskan tentang cara pembayaran zakat utang
  • Persepsi tentang zakat utang terdapat perbedaan di kalangan mazhab-mazhab keislaman.
  • Perbedaan tersebut barang kali didasari oleh perbedaan persepsi tentang kaidah penyebutan istilah “pendapatan” terhadap sejumlah uang yang mungkin diperoleh sebagai pembayaran utang.

Bila debitor berkecukupan dan selalu membayar utang tepat waktu, maka zakat utang wajib dibayar oleh pemberi piutang setiap tahun.

Bila debitor tergolong orang susah atau suka menunda-nunda pembayaran utang, maka zakat utang wajib dibayar oleh pemberi piutang setelah memenuhi kurun waktu satu tahun (haul) dari saat penerimaan bayaran,.

  1. Zakat Barang Tidak Bergerak Dan Tanah (non-pertanian) Sewaan (keputusan No.2 Tahun 2)

Setelah membaca kajian yang dibuat tentang (zakat barang tidak bergerak dan tanah non-pertanian sewaan), dan setelah mendiskisukan permasalah secara detil, Komite memutuskan sbb:

  • Tidak diperoleh teks yang jelas yang mewajibkan pembayaran zakat atas barang tidak bergerak dan tanah sewaan.
  • Demikian juga tidak diperoleh teks yang jelas yang mewajibkan pembayaran segera zakat hasil barang tidak bergerak dan sewa tanah non-pertanian. Oleh sebab itu, Komite memutuskan :

Zakat tidak diwajibkan atas modal barang tidak bergerak dan tanah sewaan

Zakat hanya diwajibkan atas penghasilannya sebesar 2,5 % setelah cukup haul terhitung dari saat penerimaannya dengan mempertimbangkan syarat-syarat dan penghalang lainnya.

3. Zakat Aset Perusahaan (Keputusan No. 3 Tahun 3)

Setelah memperhatikan kajadian tentang zakat modal perusahaan, Komite memutuskan sbb :

  • Saham perusahaan wajib dizakati oleh pemilik saham. Perusahaan dapat bertindak sebagai wakil pemilik saham untuk menyalurkan zakatnya atas nama mereka.
  • Dewan manejerial dapat menyalurkan zakat saham perusahaan bagaikan subjek hukum konkrit membayar zakatnya, dengan artian bahwa semua saham yang terdapat dalam perusahaan tertentu dianggap bagaikan sebuah harta milik seorang. Dengan demikian wajib dibayar zakatnya sesuai dengan jenis harta, nisab, volume zakatnya dan ketentuan lain dalam zakat harta pribadi. Hal ini diputuskan atas kaidah “harta campuran” yang menurut sebagian ulama boleh digeneralisasikan terhadap semua jenis harta. Saham yang tidak dikenakan zakat, harus dipotong, termasuk saham tabungan umum, wakaf, badan kebajikan dan saham non-muslim.
  • Bila perusahaan tidak membayar zakat sahamnya, maka para pemegang saham wajib membayar zakat sahamnya masing-masing. Bila pemilik saham memperoleh keterangan tentang pembayaran zakat sahamnya pada perusahaan tersebut, maka berarti kewajiban zakatnya telah selesai, sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Bila pemegang saham tidak mendapatkan keterangan tersebut, maka dilihat niat pemegang saham tersebut, kalau niatnya sewaktu mendepositkan saham hanya untuk memperoleh penghasilan tahunan dari deposit tersebut, maka dia membayar zakatnya atas dasar zakat eksploitasi, yaitu sebesar 2,5 % dari keuntungan (di luar modal) dengan mempertimbangkan haul terhitung dari saat penerimaan keuntungan tersebut dan syarat serta penghalang lainnya. Hal ini sesuai dengan keputusan Komite Fikih Islam pada sidang tahun kedua tentang zakat barang tidak bergerak dan tanah non-pertanian sewaan.

 

Bila pemilik saham mendepositkan modalnya dengan maksud dagang, maka ia wajib membayar zakatnya atas dasar modal perdagangan, ia wajib membayar sebesar 2,5 % dari modal dan keuntungan setelah cukup haul yang nilainya dihitung atas dasar harga pasaran sedang berjalan atau penentuan seorang ahli.

  • Bila seorang pemilik saham menjual sahamnya di tengah-tengah haul, dia diharuskan menggabungkan harga saham tersebut dengan harta kekayaannya yang lain, seterusnya membayar zakatnya sekalian, bila haulnya sempurna. Pembeli diharuskan membayar zakat saham yang baru di beli tersebut sesuai ketentuan di atas.
  1. Penyaluran Zakat

Penginvestasian zakat dalam proyek-proyek yang menguntungkan

Setelah membaca dan mendengarkan pendapat peserta dan tenaga ahli tentang kajian yang dibuat seputar penginvestasian zakat dalam proyek-proyek yang menguntungkan bukan atas nama pribadi mustahik, Komite memutuskan sbb:

Secara prinsip dobolehkan menginvestasikan zakat dalam proyek-proyek investasi yang menguntungkan bukan atas nama mustahak zakat atau atas nama pihak resmi yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat dengan catatan : proyek ini dilakukan setelah memenuhi semua kebutuhan pokok para mustahak dan terdapat jaminan yang cukup bonafid untuk menghindari terjadinya kemungkinan kerugian.

  1. Mustahik Zakat

Penyaluran zakat kepada Dana Solidaritas Islam.

Setelah membaca nota penjelasan tentang Dana Solidaritas Islam dan aktifitasnya yang disampaikan pada Seminar Dewan Zakat III serta kajian yang dibuat seputar penyaluran zakat kepada Dana Solidaritas Islam, Komite menghimbau :

Dalam upaya membantu Dana Solidaritas Islam merealisir targetnya (sesuai dengan AD) dan memperhatikan keputusan Pertemuan Puncak Islam II yang menyebutkan pendirian Dana ini dengan pembiayaannya dari sumbangan negara-negara anggota, mengingat bahwa sebagian anggota tidak mengirimkan sumbangannya secara rutin, maka Komite menghimbau seluruh negara-negara anggota dan yayasan-yayasan keislaman lainnya untuk memberikan bantuan dana kepada yayasan di atas guna dapat merealisir target mulianya dalam melayani kepentingan ummat Islam.

Memutuskan :

Pertama. Tidak diperkenankan menyalurkan uang zakat untuk membantu aktifitas Dana Solidaritas Islam, karena hal tersebut akan menghambat mustahak zakat lainnya yang tertera dalam Alquran mendapatkan hak mereka.

Kedua. Dana Solidaritas Islam seharusnya meminta keagenan baik dari pribadi-pribadi, instansi-instansi untuk menyalurkan zakat harta mereka kepada mustahak yang legal dengan syarat-syarat sbb :

  • Masing-masing wakil dan pemberi wakil memenuhi kriteria resmi.
  • Dana Solidaritas memasukkan masalah ini ke dalam AD & ART dan tujuan organisasinya serta mengadakan revisi seperlunya agar dapat melakukan kegiatan seperti dimaksud.
  • Dana Solidaritas membuat kotak khusus penampungan zakat sehingga tidak bercampur dengan dana lain yang dapat dipergunakan di luar mustahak zakat seperti kepentingan umum dll.
  • Dana Solidaritas tidak diperkenankan menggunakan dana zakat untuk keperluan administrasi, gaji pegawai dan pengeluaran lainnya yang tidak termasuk dalam mustahak zakat yang delapan.
  • Dalam menyalurkan zakat, Dana Solidaritas harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan untuk mustahak zakat yang delapan.
  • Dana Solidaritas harus konsekwen menyalurkan zakat tersebut secepat mungkin, paling lama satu tahun, agar mustahak dapat mempergunakannya.

<<BERSAMBUNG>>