Management Dan Audit Zakat (1)


zakatManagement Dan Audit Zakat (1)

Pengertian Pengauditan Zakat

Pengauditan (kalkulasi) zakat banyak berkaitan dengan penentuan dan penaksiran volume zakat, ketentuan penyalurannya kepada para mustahak serta penjelasan masing-masing point di atas sesuai dengan aturan yang berlaku dalam fikih zakat.

Tugas pengauditan zakat terdiri dari:

  1. Mengumpulkan, menentukan dan menaksir nilai barang-barang zakat.
  2. Mengumpulkan, menentukan dan menaksir nilai potongan-potongan dari zakat.
  3. Menghitung volume zakat dan jumlah yang wajib dibayar.
  4. Memberikan penjelasan tentang penyaluran zakat kepada para mustahik.
  5. Membuat catatan tentang sumber dan mustahik zakat secara priodik.

Penentuan Mustahik Zakat

Allah swt. telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

  1. Fakir
  2. Miskin
  3. Amil zakat
  4. Mualaf
  5. Budak
  6. Orang yang berutang
  7. Orang yang berjuang fisabilillah
  8. Ibnu sabil

Kaidah Pengauditan Zakat

Pemerintah atau pihak yang mendapat wewenang dari Pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dapat mempergunakan kaidah-kaidah berikut:

Kaidah pokok penyaluran zakat harta.

Allah swt telah menentukan mustahik zakat lewat firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berarti, “(Zakat hanya disalurkan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekaan budak, orang yang berutang, fi sabilillah dan ibn sabil. Hal tersebut merupakan kewajiban dari Allah swt, sesungguhnya Allah maha tahu lagi maha bijaksana).”

Atas dasar ini, pemerintah tidak diperkenankan menyalurkan hasil pemungutan zakat kepada pihak lain di luar mustahik yang delapan di atas. Di sini terdapat sebuah kaidah umum, bahwa pemerintah dalam melakukan pengalokasian harus mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam semampunya.

Dalam kaitan ini pemerintah menghadapi beberapa masalah yang perlu dijelaskan, yaitu;

Bagaimana mendistribusikan zakat kepada mustahik yang delapan?

Dalam hal ini, para pakar fikih telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu Pemerintah dalam menyalurkan zakat, di antaranya adalah sbb:

A. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan.

Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada mustahik yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluannya masing-masing.

Dengan menerapkan kaidah ini maka akan terdapat surplus pada harta zakat seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab, Usman bin Affan dan Umar bin Abdul Aziz. Jika hal itu terjadi maka didistribusikan kembali sehingga dapat mewujudkan kemaslahan kaum muslimin seluruhnya. Atau mungkin juga akan mengalami defisit (kekurangan) di mana pada saat itu pemerintah boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya dengan syarat tertentu sebagai berikut:

  1. Kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak adanya sumber lain.
  2. Mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil.
  3. Harus disalurkan demi kemaslahan umat Islam.
  4. Mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.

B. Berdasarkan harta zakat yang terkumpul.

Sebagian ulama fikih berpendapat harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada mustahik yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing mustahik tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan mustahik mana saja yang lebih berhak daripada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapatan zakat dan kondisi yang stabil.

<<BERSAMBUNG>>